BMPS DIY Resmi Dilantik: Sekolah Swasta Tegaskan Posisi Sebagai Kekuatan Strategis Pendidikan Nasional

Yogyakarta (mediarakyatkita.com)

       — Badan Musyarawah Perguruan Swasta (BMPS) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) resmi melantik pengurus baru periode mendatang di Sekolah Al Azhar, Jalan Padjajaran, Yogyakarta pada Jum"at, (11/9/2026).

Pelantikan ini menjadi momentum penting untuk menegaskan kembali posisi sekolah swasta sebagai kekuatan strategis, bukan sekadar pelengkap, dalam sistem pendidikan nasional.

​

Kepengurusan BMPS DIY yang baru dipimpin oleh Drs. H.A. Hafidh Asrom, MM sebagai Ketua Umum dan Nyi Hermin Tri Prasetyowati, S.Pd., M.Pd. sebagai Sekretaris Umum. Prosesi pelantikan dipimpin langsung oleh Ketua Umum BMPS Nasional, Ki Dr. Saur Panjaitan XIII.

​

Drs. H.A. Hafidh Asrom, MM (Ketua Umum BMPS DIY Terpilih) dalam sambutannya, Hafidh Asrom menegaskan komitmennya untuk membawa sekolah swasta di DIY semakin berkualitas, mandiri, dan dipercaya oleh masyarakat.

​“Kami ingin sekolah swasta di DIY tidak hanya bertahan, tetapi tumbuh, berkembang, memiliki value yang kuat, dan semakin dipercaya serta dilirik oleh masyarakat.”

​Ia juga menekankan pentingnya sinergi dengan pemerintah daerah dalam memajukan mutu pendidikan:

​“Kami berharap Pemerintah Daerah melihat sekolah swasta bukan sebagai pelengkap, tetapi sebagai mitra strategis dalam membangun pendidikan di Yogyakarta.”

​Sementara itu, Ki Dr. Saur Panjaitan XIII (Ketua Umum BMPS Nasional) menegaskan bahwa BMPS merupakan "rumah besar" bagi seluruh penyelenggara pendidikan swasta dari tingkat PAUD hingga SMK. Ia menekankan bahwa hubungan antara BMPS dan pemerintah harus berpijak pada prinsip "Tri Ko":

​“Kita harus kooperatif karena pemerintah adalah mitra kita. Kita harus konsultatif karena pengalaman sekolah swasta penting untuk menjadi pertimbangan dalam kebijakan pendidikan. Tetapi kita juga harus korektif. Kalau ada yang perlu diperbaiki, kita harus berani menyampaikan.”

​Terkait posisi strategis sekolah swasta dalam merumuskan kebijakan, Ki Saur menambahkan:

​“Sekolah swasta jangan hanya menjadi objek kebijakan. Kita harus menjadi bagian dari proses lahirnya kebijakan pendidikan.”

​Menyinggung disparitas antar-sekolah swasta, Ki Saur mengajak seluruh pengurus untuk tidak saling menjatuhkan, melainkan saling menguatkan:

​“Kita tidak saling memukul, tetapi saling merangkul. Tidak saling membenci, tetapi saling memuji. Tidak saling mengejek, tetapi saling mengajak. Tidak saling menghujat, tetapi saling mendekat. Tidak harus bersaing untuk saling menjatuhkan. Mari bersanding untuk saling menguatkan.”

​Menghadapi tantangan mutu pendidikan nasional, khususnya menyikapi hasil PISA 2025, Ki Saur menyerukan agar sekolah swasta berani melakukan transformasi nyata:

​“Kita tidak boleh hanya datang kepada pemerintah ketika ada masalah. BMPS harus datang membawa gagasan, membawa solusi, dan membawa kekuatan sekolah-sekolah swasta untuk ikut menyelesaikan persoalan pendidikan nasional.”

​“Sekolah swasta tidak boleh hanya menunggu kebijakan. Kita harus berani melakukan inovasi, memperbaiki pembelajaran, memperkuat guru, dan menunjukkan bahwa sekolah swasta mampu memberikan jawaban atas persoalan pendidikan Indonesia.”

​Sedangkan Drs. R. Suci Rohmadi, MIP (Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DIY) mewakili Wakil Gubernur DIY, Suci Rohmadi menyambut baik kehadiran BMPS sebagai mitra strategis pemerintah dalam menjaga serta meningkatkan kualitas pendidikan di daerah yang dikenal sebagai kota pendidikan ini. Pemerintah menegaskan bahwa kerja sama yang erat, kesetaraan dalam mutu, dan keadilan dalam kebijakan merupakan kunci utama untuk memajukan pendidikan di Yogyakarta.

​

Pelantikan BMPS DIY ini turut dirangkaikan dengan persiapan strategis, di mana Yogyakarta secara resmi ditetapkan sebagai tuan rumah Musyawarah Nasional (Munas) BMPS tahun 2030 mendatang. Melalui momentum ini, sekolah swasta didorong untuk terus "naik kelas" dalam tata kelola, kualitas guru, profesionalisme, serta hasil belajar peserta didik demi menjawab tantangan mutu pendidikan Indonesia ke depan.

Sekolah Swasta Bukan Pelengkap, Ketua Umum BMPS Nasional Ki Saur Panjaitan Tegaskan Pentingnya Peran Strategis dalam Pendidikan Nasional

Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) resmi dilantik di Sekolah Al Azhar, Jalan Padjajaran, Yogyakarta. Pelantikan yang berlangsung khidmat ini dipimpin langsung oleh Ketua Umum BMPS Nasional, Ki Dr. Saur Panjaitan XIII. Dalam momentum tersebut, Ki Saur menegaskan posisi strategis sekolah swasta sebagai kekuatan utama pendidikan nasional yang tidak boleh diposisikan sekadar sebagai pelengkap.

​

Acara pelantikan ini turut dihadiri oleh sejumlah pejabat dan pemangku kepentingan penting, di antaranya Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DIY Drs. R. Suci Rohmadi, MIP yang mewakili Wakil Gubernur DIY; Kepala Balai Besar Guru dan Tenaga Kependidikan (BBGTK) Provinsi DIY Dr. Adi Wijaya, S.Pd., M.A.; Kepala Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) DIY Mohammad Adi Hartono, S.E., M.M.; Ketua BAN-PDM Provinsi DIY Dr. Nur Cholimah, M.Pd.; perwakilan bupati dan wali kota se-DIY; serta jajaran pengurus yayasan dan organisasi pendidikan swasta. Kepengurusan BMPS DIY yang baru ini resmi dipimpin oleh Drs. H.A. Hafidh Asrom, MM sebagai Ketua Umum dan Nyi Hermin Tri Prasetyowati, S.Pd., M.Pd. sebagai Sekretaris Umum.

​

Dalam arahannya, Ki Saur Panjaitan menyampaikan bahwa BMPS merupakan "rumah besar" bagi seluruh yayasan dan badan penyelenggara pendidikan swasta di Indonesia—mulai dari jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, hingga SMK—untuk berhimpun, bertukar gagasan, serta memperjuangkan kepentingan pendidikan bersama pemerintah.

​Ia mengingatkan bahwa hubungan antara BMPS dan pemerintah harus berjalan secara harmonis namun tetap kritis melalui kerangka "Tri Ko", yaitu:

• ​Kooperatif, bekerja sama sebagai mitra pemerintah.

• ​Konsultatif, bertukar pikiran serta memberikan pertimbangan dalam kebijakan bidang pendidikan.

• ​Korektif, saling mengingatkan dan memperbaiki apabila terdapat kebijakan atau pelaksanaan yang memiliki kekurangan.

​"Kita harus kooperatif karena pemerintah adalah mitra kita. Kita harus konsultatif karena pengalaman sekolah swasta penting untuk menjadi pertimbangan dalam kebijakan pendidikan. Tetapi kita juga harus korektif. Kalau ada yang perlu diperbaiki, kita harus berani menyampaikan," tegas Ki Saur.

​

​Lebih lanjut, Ki Saur juga menyoroti pentingnya keterlibatan sekolah swasta dalam menjawab tantangan mutu pendidikan nasional, terutama di tengah rilis hasil Programme for International Student Assessment (PISA) 2025. Menurutnya, hasil PISA harus dijadikan alarm sekaligus momentum introspeksi bagi seluruh pemangku kepentingan untuk memperbaiki kualitas pembelajaran secara nyata di ruang-ruang kelas.

​Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak dapat bekerja sendirian dalam menyelesaikan persoalan besar pendidikan nasional. Oleh karena itu, sekolah swasta harus didorong untuk "naik kelas" secara menyeluruh mulai dari tata kelola, kualitas guru, inovasi pembelajaran, pemanfaatan teknologi, hingga mutu hasil belajar peserta didik.

​

"Sekolah swasta jangan hanya menjadi objek kebijakan. Kita harus menjadi bagian dari proses lahirnya kebijakan pendidikan," ujar Ki Saur.

​

​Di akhir arahannya, Ki Saur berpesan agar seluruh elemen sekolah swasta senantiasa mengutamakan persatuan, menghindari sikap saling menjatuhkan di tengah tingginya disparitas antarsekolah, serta memperkuat kolaborasi demi kemajuan bersama.

​"Tidak harus bersaing untuk saling menjatuhkan. Mari bersanding untuk saling menguatkan. Tidak berhadap-hadapan, tetapi bersebelahan dan bergandengan tangan," pungkas: Ki Saur. (Tyo)