Header Ads

JUMADI Hadirkan Pelayanan Lebih Cepat dari Dinas Kebudayaan 

Yogyakarta (mediarakyatkita.com).

       --- Memangkas alur birokrasi dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat menjadi salah satu langkah yang dilakukan Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kota Yogyakarta melalui inovasi Jumat Layanan Jadi (JUMADI). Program ini dirancang untuk mempercepat pengurusan administrasi kebudayaan sekaligus memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memenuhi ketentuan pelestarian kebudayaan dan cagar budaya.


Pengembangan layanan tersebut menjadi salah satu pokok pembahasan dalam *Focus Group Discussion* (FGD) Forum Konsultasi Publik (FKP) Review Standar Pelayanan Publik (SPP) yang berlangsung di Science Theater, Taman Pintar Yogyakarta, Rabu (11/11/2026). Kegiatan ini menjadi sarana evaluasi terhadap standar pelayanan yang berjalan sekaligus membuka ruang dialog untuk menyerap aspirasi dan masukan dari berbagai pemangku kepentingan.


Kepala Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta, Yetti Martanti, S.Sos., M.M., menyampaikan bahwa kualitas pelayanan publik perlu terus ditingkatkan melalui evaluasi dan penyempurnaan standar pelayanan. Menurutnya, pelayanan yang baik harus mudah diakses, transparan, serta mampu memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.


Ia menjelaskan, tugas Dinas Kebudayaan tidak sebatas melestarikan, mengembangkan, dan memajukan kebudayaan di Kota Yogyakarta. Lebih dari itu, diperlukan sistem pelayanan yang akuntabel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat agar berbagai program kebudayaan dapat berjalan secara optimal.


Salah satu wujud pembenahan tersebut diwujudkan melalui JUMADI. Inovasi ini difokuskan pada penyederhanaan proses administrasi, terutama untuk registrasi Nomor Induk Kebudayaan (NIKeb) dan pelayanan rekomendasi kebudayaan.


NIKeb merupakan nomor identitas yang diberikan kepada sanggar atau lembaga budaya sebagai tanda bahwa lembaga tersebut telah terdaftar di Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta. Adapun pelayanan rekomendasi kebudayaan mencakup rekomendasi terkait gaya arsitektur bangunan serta fasilitasi pengecualian kewajiban AMDAL sesuai ketentuan dan kewenangan yang berlaku.


Layanan rekomendasi tersebut ditujukan bagi masyarakat yang mengurus Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) maupun Sertifikat Laik Fungsi (SLF) di Kawasan Cagar Budaya Pakualaman, Kotagede, dan Kotabaru. Dalam pelaksanaannya, JUMADI telah didukung sistem pelayanan digital melalui Jogja Smart Service.


Melalui penyederhanaan prosedur tersebut, Dinas Kebudayaan berupaya menghadirkan keseimbangan antara kemudahan pelayanan administrasi dan kepentingan pelestarian warisan budaya. Dengan demikian, masyarakat tetap dapat memenuhi persyaratan pembangunan tanpa mengabaikan ketentuan perlindungan kawasan cagar budaya.


Selain mengevaluasi standar pelayanan JUMADI, forum konsultasi publik ini juga membahas rancangan Standar Pelayanan Publik untuk fasilitasi pengecualian AMDAL di Kawasan Cagar Budaya. Materi pembahasan meliputi prosedur operasional pelestarian cagar budaya, panduan teknis tata ruang, serta upaya perlindungan lingkungan di kawasan heritage secara berkelanjutan.


FGD tersebut melibatkan enam unsur pemangku kepentingan, yaitu penyelenggara layanan, pengguna layanan, pemangku kepentingan, kalangan ahli dan praktisi, organisasi masyarakat, serta awak media massa.


Sejumlah pihak yang turut hadir di antaranya perwakilan perangkat daerah terkait, Mantri Pamong Praja, lurah, Dewan Kebudayaan Kota Yogyakarta, Dewan Warisan Budaya Kota Yogyakarta, Tim Ahli Cagar Budaya, Ikatan Arsitek Indonesia, Forum Rintisan Kelurahan Budaya, perwakilan Rintisan Kelurahan Budaya, serta lembaga budaya yang telah memiliki Nomor Induk Kebudayaan.


Melalui forum ini, Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta berharap memperoleh berbagai masukan, kritik, dan saran konstruktif sebagai bahan penyempurnaan rancangan standar pelayanan. Seluruh hasil pembahasan selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan yang ditandatangani bersama.


Kesepakatan tersebut menjadi bagian dari komitmen bersama untuk mewujudkan pelayanan publik bidang kebudayaan yang semakin efektif, mudah diakses, dan tetap mengedepankan perlindungan warisan budaya Kota Yogyakarta. Pungkas: Yetti.  (Tyo)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.